Stop Kriminalisasi, Kasus PGSD STT SETIA Buang-buang Uang Negara

kriminalisasi

JAKARTA, mediaaras.com – Dalam aksi damai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim), ratusan alumni dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (STT SETIA) menyuarakan stop kriminalisasi terhadap pejuang pendidikan. Sosok pejuang pendidikan yang mereka maksud adalah Pdt, Dr, Matteus Mangentang dan Ernawati Simbolon yang saat ini tengah berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan ijazah palsu.

Menurut mereka, Matteus dianggap sebagai seorang bapak penolong yang telah memberikan kesempatan kepada orang miskin dari desa terpencil menjadi seorang sarjana.

“Ada ribuan pemuda desa yang miskin telah menjadi sarjana bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena beliau. Bebaskan Matteus Mangentang dan Ernawati Simbolon dari segala jeratan hukum. Mereka dikriminalisasi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan ingin menguasai aset SETIA,” kata orator aksi, alumni dari Kalbar mewakili alumni dari seluruh daerah di Indonesia di halaman kantor PN Jaktim, Senin (4/5/2018).

Menurut mereka, pelapor STT SETIA, khususnya terhadap Matteus dan Erna memanfaatkan beberapa mantan mahasiswa STT SETIA untuk menggugat secara hukum demi mencapai tujuan ekonomi.

Untuk diketahui, pelapor perkara, Frans Ansanay menggugat pidana Matteus dan Erna berdasarkan surat kuasa dari 8 orang alumni, yang kemudian 3 diantaranya mencabut surat kuasa tersebut karena baru tahu bahwa surat tersebut dimanfaatkan Frans untuk memperkarakan secara hukum Matteus.

Frans sudah berkali-kali berupaya mempidanakan Matteus di Pengadilan Negeri yang berbeda-beda dengan alasan kasus yang mirip-mirip dan selalu kalah karena dianggap tidak cukup bukti. Ribuan alumni STT SETIA dari seluruh Indonesia telah membuat petisi untuk membebaskan Matteus dari jeratan hukum dan meminta kepada pihak-pihak yang punya tujuan tidak baik “Stop Kriminalisasi” terhadap Matteus yang mereka anggap sebagai penolong, tokoh pendidikan bagi orang desa yang kurang mampu.

“Oleh Pak Matteus kami pemuda desa yang miskin bisa sekolah tinggi dan jadi sarjana dengan gratis. Saya sekarang telah menjadi PNS. Ada ribuan alumni yang mendukung pak Matteus dan tidak merasa ditipu oleh adanya ijazah PGSD yang dituding palsu oleh segelintir mantan mahasiswa yang kami anggap sebagai penghianat almamater, termasuk Frans Ansannay, karena kami tahu PGSD itu adalah pendidikan tambahan untuk bekal kami mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan SETIA di pedalaman sebagai bentuk pelayanan kami,” kata orator lainnya, alumni dari NTT.

PGSD bukanlah Program Pendidikan (Prodi) di STT SETIA tetapi program studi tambahan untuk menambah skill para mahasiswa agar setelah lulus punya bekal untuk melayanai di sekolah-sekolah (SD, dan SMP) yang dibangun SETIA di daerah pedalaman yang merupakan misi pelayanan mereka. Hanya ada dua Prodi di SETIA yakni; Prodi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen (PAK), yang keduanya, sesuai ketentuan memiliki ijin dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI. PGSD hadir sebelum diberlakukan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam UU Sisdiknas dikatakan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi, memberikan ijin kepada lembaga pendidikan yang telah menjalankan program pendidikan.

Baca : STT SETIA Bakal Polisikan Oknum Ngaku Keluarga Korban

Keluarnya UU Sisdiknas sejurus kemudian membuat Kementerian Pendidikan (sekarang Kemendikti) meminta kepada SETIA agar PGSD menjadi Prodi. Setelah melewati berbagai proses, termasuk sanksi adminstratif, SETIA membuat prodi STIKIP yang di dalamnya ada PGSD dan mendapat ijin dari Kemendikti.

Selaras dengan mereka, kuasa hukum terdakwa; Matteus dan Erna, Tommy Sihotang dalam lanjutan sidang perkara pembacaan nota pembelaan (Pledoi) di PN Jaktim, Senin (4/6/2018), mengatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (PJU) yang menjerat Matteus dan Ernawati dengan ancaman penjara 9 tahun dan denda 1 Miliar dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat.

“Seorang pejuang pendidikan yang telah berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa selama puluhan tahun dituntut melebihi tuntutan kepada teroris dan koruptor. Ini sadis dan keterlaluan. Dasar tuntutan pun tidak mendasar dan tidak ada bukti kuat. Kami akan adukan JPU ke Kejagung,” kata Tommy.

 

“Ini persidangan kasus yang membuang-buang uang negara,” katanya.”

 

Dari proses persidangan yang telah berlangsung belasan kali, lanjut Tommy, terbukti keterangan saksi memepberatkan tidak dipenuhi dasar dan bukti yang kuat. Terkesan mengada-ngada. “Ini persidangan kasus yang membuang-buang uang negara,” katanya.

Menurut Tommy, Hakim harus melihat motif atau kepentingan lain si pelapor dalam kasus ini. “Karena sudah berkali-kali pelapor memperkarakan hukum klien kami di beberapa pengadilan dengan perkara yang mirip-mirip dan selalu kalah, sekarang dicoba lagi di PN Jaktim. Kami menilai ini ada kaitannya dengan perkara sengketa aset SETIA yang bergulir di MA yang saat ini dimenangkan oleh SETIA,” tambahnya.

Lagi kata dia, kasus ini (dugaan ijazah palsu PGSD) mengada-ngada, dibuat-buat untuk tujuan melemahkan pak Matteus agar kemudian dengan mudah menguasai aset SETIA yang bernilai ratusan miliar rupiah. Pelapor sendiri, Frans Ansannay adalah alumni STT SETIA yang dengan ijazah SETIA menjadi PNS di Pemprov DKI Jakarta.

“Lagipula, dalam surat keputusannya, Kepala bidang hukum Kemendikti telah mengeluarkan surat bahwa sanksi administrasi sudah cukup dikenakan kepada STT SETIA dan tidak perlu lagi sanksi hukum lainnya,” tegas Tommy. (ARP)

Baca : Stop Kriminalisasi, Kasus PGSD STT SETIA Buang-buang Uang Negara

Bagikan Artikel ini !

Related posts

Leave a Comment