ICW dan KPK Perhatikan, Adakah ‘Udang’ Di Balik Kekonyolan Anies-Sandi?

sandi

JAKARTA, mediaaras.com — Berbagai kebijakan dan prilaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan – Sandiaga Uno, dianggap konyol oleh masyarakat. Kadang kita berpikir mereka terlihat bodoh. Masyarakat lupa latar belakang kedua pemimpin Jakarta tersebut yang punya latar belakang pendidikan dan sepak terjang yang mumpuni. Hal inilah yang membuat saya menganalisa kemungkinan lain di balik kekonyolan tersebut, Ada apa dan Kenapa?, adakah ‘Udang’ di balik kekonyolan mereka itu?.

Kebijakan membuka kembali jalanan di kawasan pasar Tanah Abang bagi PKL, membolehkan pengendara motor melintasi jalan M.H Thamrin hingga kekonyolan memperbolehkan kembali Becak beroperasi di Jakarta bisa jadi sebagai upaya pengalihan perhatian publik terhadap upaya lain yang dilakukan mereka.

Pembentukan TGUPP pencegahan korupsi (KPKnya Jakarta) yang selantas kemudian, Sandi yang merupakan pembentuk TGUPP tersebut menjadi pelapor maslah RS. Sumber Waras (dia yang bentuk, dia yang lapor. Lucu bukan?) yang menjurus kepada Ahok ,guna memancing reaksi dari simpatisan dan pendukung Ahok, bisa jadi adalah juga trik pengalihan perhatian public.

Baru-baru ini, Ahok juga menjadi sasaran tembak pengalihan perhatian publik melalui program janji kampanye mereka yakni Rumah DP Rp.0 yang akan dibangun di wilayah bekas proyek mangkrak Pondok Kelapa Village. Kenapa Pondok Kelapa Village yang menjadi pemberitaan??. Tentang Pondok Kelapa Village, Sandi menyebut proyek mangkrak tersebut ada pada era pemimpin Gubernur Jakarta sebelumnya. Meski tak menyebut Ahok, namun dari keterangannya yang menyebut proyek tersebut ada sejak tahun 2015, secara tidak langsung merujuk ke Ahok, dan ini adalah fitnah yang boombastis yang benar saja langsung menyedot perhatian publik yang direspon cepat, baik bantahan maupun klarifikasi dari sang pemberi statemen (Sandi).

Proyek mangkrak Pondok Kelapa Village jelas sebuah fitnah. Pasalnya, proyek tersebut bukan proyek Pemprov DKI Jakarta tetapi proyek perusahaan pengembang yang dimulai dan dipasarkan sejak tahun 2012 dimana Jokowi, apalagi Ahok belum menjadi Gubernur Jakarta. Klarifikasi pun datang dengan menyebut pembangunan rumah DP Rp.0 tersebut bukan dibangun di tempat proyek mangkrak tetapi di lahan sampingnya.

Diketahui, perusahaan kontraktor yang membangun sejumlah rumah DP Rp.0 adalah PT. Totalindo, Tbk. Totalindo adalah perusahaan milik Donald Sihombing yang disinyalir adalah pendukung dan penyokong Anies-Sandi saat Pilgub Jakarta 2017. Totalindo resmi masuk bursa saham pada bulan Juni 2017 (setelah Anies-Sandi dipastikan memenangi Pilgub Jakarta).

Dalam beberapa kesempatan, Donald Sihombing terlihat akrab dengan Anies. Saat meresmikan bangunan Gereja HKBP Semper, Anies mengaku dihubungi oleh Donald berkali-kali dimulai sejak penghitungan suara Pilgub Jakarta memenangkan Anies-Sandi, untuk meresmikan gedung gereja yang dibangun (sebagai kontraktor) oleh Totalindo tersebut. Donal juga terlihat, ikut menyambut Anies-Sandi saat perayaan Natal bersama Pemprov dengan warga kriten-katolik Jakarta di J-Expo, Kemayoran.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan mengatakan pihaknya siap membantu Pemprov DKI merealisasikan program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau DP Nol Rupiah.
Untuk tahap awal, badan usaha milik daerah ( BUMD ) yang bergerak di bidang properti tersebut menggandeng PT Totalindo Eka Persada Tbk sebagai kontraktor.

“Alasan kami memilih Totalindo, karena perusahaan terbuka swasta nasional dengan core business-nya sebagai kontraktor sekaligus developer. Mereka memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam membangun high rise building,” katanya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).

Bisa jadi, dilemparnya saham Totalindo ke bursa saham sejurus kemudian sahamnya dibeli sebagian oleh perusahaan milik Anies-Sandi atau siapalah, orang dekat mereka lainnya. Bukan hanya soal Totalindo yang menggarap mega proyek Pemprov DKI Jakarta saat ini, dalam beberapa kesempatan Sandi juga pernah mengungkapkan akan melepas sejumlah BUMD milik Pemprov DKI Jakarta ke pasar saham. Kita tahu bahwa Sandi dikenal sebagai pengusaha yang gemar mencaplok atau mengakuisisi perusahaan-perusahaan milik orang lain.

Dalam kata sambutannya di Perayaan Natal Bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno menyatakan keinginannya melepas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ke pasar modal agar lebih berkembang dan hidup.

“Dengan demikian BUMD dapat dikelola lebih baik dan berkembang,” kata Sandiaga di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Senin (18/12/2017) malam.

Dengan berkembangnya usaha bisnis BUMD, Sandiaga beralasan akan membuka lapangan kerja lebih luas dan baru. Hal itu juga sejalan dengan keinginannya dengan Gubernur Anies Baswedan yang ingin menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas yang sejurus kemudian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menekan tingkat pengangguran.

“Mandat utama kami adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas,” katanya meyakinkan alasannya.

Terkait keinginan Sandiaga melepas BUMD ke Pasar Muda menjadi perusahaan terbuka, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta yang juga Ketua Perayaan Natal Bersama Kadin, Sarman Simanjorang mendukung upaya tersebut.

“BUMD go publik tidak masalah, kalau BUMD-nya sehat kenapa tidak?.” Kata Sarman.

Sandi juga berniat melepas saham milik Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk yang memproduksi minuman bir. Hal itu direspon oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah dengan mengatakan, sejak memiliki saham tersebut pada 1970, keuntungan yang didapat terbilang lumayan.

Saefullah mengatakan, jika kepemilikan saham tersebut menguntungkan, tak ada salahnya untuk Pemprov DKI mempertahankannya.

Diketahui juga, bahwa Sandi mengubah system tender pelelangan proyek di Pemprov DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Ahok yakni melalui LPSE dan lelang konsolidasi dengan alas an guna menghidupi perusahaan kecil-menengah. Kita tahu, bahwa sejumlah perusahaan kontraktor yang dinilai Ahok sebagai perusahaan kontraktor abal-abal karena kerap mengerjakan proyek secara asal-asalan dan kerap bermasalah tidak lagi diperbolehkan ikut lelang proyek Pemprov Jakarta.

Isu yang beredar, saat pilgub Jakarta, para kontraktor atau pemilik perusahaan kontraktor (kecil-menengah) yang disebut Ahok abal-abal tersebut mendukung Anies-Sandi.

Melalui ulasan di atas, sepatutnya ICW dan KPK fokus perhatikan tentang siapa perusahaan atau pemenang tender sejumlah proyek Pemprov DKI Jakarta, khususnya proyek-proyek yang memakan anggaran besar. Siapa pemilik perusahaan tersebut, dan kemungkinan markup nilai proyek dan kualitas hasil pengerjaannya.

Terkait BUMD yang sahamnya dilepas ke bursa saham juga harus menjadi perhatian. Seberapa sehat dan menguntungkan BUMD tersebut bagi pendapatan Pemprov DKI Jakarta. Apakah lebih untung bagi pemasukan pemprov  atau malah berkurang keuntungan yang diperoleh. Siapa perusahaan yang membeli saham BUMD tersebut dan siapa pemilik perusahaannya.

Akhirnya melalui tulisan ini saya mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang kelihatan konyol atau fenomenal tanpa mencoba melihat sisi lain yakni, upaya mengalihkan perhatian publik. Saya yakin Anies-Sandi, atau orang-orang yang berada di belakangnya tidak sedungu yang kita bayangkan, mereka adalah orang-orang cerdas, jangan remehkan kecerdasan mereka. (ARP)

Baca : Fungsi Pers Sebagai Penegak Pancasila

Bagikan Artikel ini !

Related posts

Leave a Comment