Pilkada Langsung Dinilai Belum Cocok di Papua

Pilkada

JAKARTA, mediaaras.com — Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada Bambang Purwoko mengatakan salah satu permasalahan di Papua adalah sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia menilai bahwa system Pilkada langsung belum cocok, tidak efektif diterapkan di Papua mengingat Pilkada di sana selalu diwarnai konflik.

“Contoh konkretnya mengapa Papua harus pemilihan langsung padahal tingkat pendidikan di Papua dan Daerah lain berbeda. Saya sedang melakukan penelitian bahwa Pilkada salah satu membuat hancur daerah,” ujar Bambang di seminar; “Papua dalam Sorotan: Pendekatan Holistik untuk Papua” yang diselenggarakan oleh ASEAN Study Centre (ASC) Universitas Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, M.H Thamrin, Jakarta, Kamis (28/12) petang.

Diketahui, di Papua dikenal sistem Token (diwakilkan oleh kepala adat) dalam pemungutan suara saat Pilkada atau pemilu lainnya digelar. Pemilih atau pemilik suara di Papua dinilai belum bisa memilih kriteria calon berdasarkan logika.

Terkait peta sosial kemasyarakatan di Papua, Menurut Purwoko, tentang percepatan pembangunan kesejahteraan dan SDM Papua. Pokja Papua UGM selama ini selalu berkontribusi dalam mendampingi pemerintah untuk melakukan pembangunan berbasis masyarakat. Dia mengusulkan desain pembangunan Papua Baru yang berbasis lokalitas, pemerintahan efektif, basis ekonomi lokal yang luas dan beragam, adil dan aman, kemajuan berkelanjutan.

Dijelaskan Purwoko, ada 7 wilayah adat (7 kepala suku) di Papua dan Papua Barat namun sayangnya kebijakan anggaran pun tidak berdasarkan wilayah adat tetapi berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan (Kabupaten/Kota).

“Kenyataan tersebut bukan hanya penyebab konflik saat Pilkada tetapi juga soal distribusi anggaran otonomi khusus terhadap Papua,” jelasnya.

Dalam kesempatannya, Direktur eksekutif ASC Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan bahwa ada banyak masalah di Papua yang semakin lama semakin kuat.

“Mulai dari masalah kesenjangan sosial, pembangunan politik dan keamanan, ada masalah tentang bagaimana isu ini menjadi isu internasional, semakin lama semakin kuat, ada masalah pula politik identitas, macam macam,” ujar Edy.

Edy menuturkan, jangan sampai isu yang beredar tentang Papua bertujuan pada keinginan Papau merdeka, berpisah dari Indonesia.

Dalam rangka menjawab tantangan-tantangan multisektoral yang ada di Papua, seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan masalah internasionalisasi isu Papua, ASEAN Study Center FISIPol UI menyelenggarakan seminar bertema; “Papua dalam Sorotan: Pendekatan Holistik untuk Papua”. Acara itu bertujuan untuk membahas pendekatan pembangunan yang holistik dan komprehensif dan kebijakan pemerintah di Tanah Papua yang telah, sedang dan akan dilakukan serta tantangan apa saja yang dihadapi.

Diskusi dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Dr. Arie Setiabudi Susilo dan dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderasi oleh Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI, Edy Prasetyono. Hadir sebagai pembicara antara lain; Bambang Purwoko (Kepala Gugus Tugas Pokja Papua Universitas Gadjah Mada), Bambang Shergi Laksmono (Direktur Eksekutif Papua Center FISIP Universitas Indonesia), Ifdhal Kasim (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden), Septinus George Saa (Ketua Lingkar Studi Papua di Inggris) dan Andi Widjajanto (analis pertahanan). (ARP)

Bagikan Artikel ini !

Related posts

Leave a Comment