Krusial, BPKN Desak Pemerintah Awasi Ketat Jajanan Anak Sekolah 

JAKARTA, mediaaras.com — Anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa menjadi krusial apabila tidak mengkonsumsi makanan yang berkualitas karena hal tersebut menentukan kualitas generasi bangsa. Untuk itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pemerintah untuk serius mengawasi secara ketat jajanan yang dikonsumsi oleh para anak sekolah. 

“Anak sekolah itu adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana kita mau memiliki generasi yang berkualitas kalau para anak sekolah kita jajan makanan yang tidak berkualitas,” kata Ketua BPKN, Ardiansyah di kantornya, gedung Kemendag, Jakarta, Rabu (27/12/2017). 

Dalam laporan akhir tahunnya, BPKN menilai peran pro aktif pemerintah melalui Kementerian atau Lembaga sangat menentukan terwujudnya integritas perlindungan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Negara belum sepenuhnya hadir melindungi kepentingan konsumen guna menciptakan iklim percaya diri bertransaksi antara produsen dan konsumen.

Menurut Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN, Dr, Ir, Arief Safari, MBA, sudah sejak Tahun 2016 pihaknya sudah merekomendasikan agar ada pengawasan ketat terkait penggunaan bahan baku berbahaya (B2), khususnya pada jajanan anak sekolah namun tidak ada tindak lanjut.

“Kita sudah sampaikan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Menkes dan Mendagri agar ada pengawasan ketat terhadap jajanan anak sekolah mengingat mereka generasi penerus bangsa tetapi tidak ada tindak lanjut,” ujar Arief.

Arief kemudian menyoroti peran aktif pemerintah dalam mengawasi produksi dari kelompok Usaha Mandiri Kecil-Menengah (UMKM). Banyak pedagang makanan di sekeliling sekolah yang tidak diawasi kualitasnya apakah memenuhi standar kesehatan, dan apakah bahan baku pembuatan makanannya berkualitas. “Makanan cilok misalnya. Belum lagi adanya kasus narkoba dalam bentuk permen,” tuturnya.

Baca : ½ Juta Pelajar Indonesia Calon Penderita Gangguan Mental setiap Hari

Untuk diketahui, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor.8 Tahun 1999 tentang Pengawasan Konsumen, tugas BPKN adalah membuat kajian, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait dan menerima laporan atau pengaduan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua BPKN, Relas Budiman Sitinjak, S.H, M.H mengatakan, dari banyak kasus yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, pelakunya dihukum dengan hukuman yang sangat ringan. Hal ini menunjukan bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen kita masih sangat lemah.

bpkn

“Selama saya 23 tahun sebagai pengacara, saat membela kasus konsumen yang dirugikan oleh produsen di pengadilan, hukuman paling tinggi yang dijatuhkan pengadilan Cuma 1 tahun 8 bulan. Kebanyakan ada yang 6 bulan dan 1 tahun,” ungkapnya.

Lagi kata Relas, jika dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Tenaga Kerja, UU Perlindungan Konsumen belum betul-betul memihak kepada konsumen, baik dari materi isi undang-undangnya maupun penegakan hukumnya. “Di UU Perlindungan Anak dan Tenaga Kerja jelas ada ditulis tentang ancamannya secara langsung,” tambahnya.

Menurut Relas, salah satu solusi perlindungan konsumen yang tepat saat ini adalah perlunya keseriusan pemerintah untuk memperkuat BPKN, baik dari sisi kemandirian lembaga, ketersediaan anggaran dan juga dalam kewenangannya.

“BPKN perlu dilibatkan dalam membuat peraturan mengenai konsumen agar konsumen terlindungi dengan baik secara regulatif maupun aplikatif,” imbaunya. (ARP)

Baca : Peredaran Sabu dan Ganja, Tidak Ada Flakka di Salatiga

Bagikan Artikel ini !

Related posts

Leave a Comment